Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Oleh : Ilham Fauzi, SH.
Negara indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara yang besar dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak heran negara indonesia merupakan bangsa yg majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mempersatukan dan memperkuat kesatuan bangsa.
Presiden Soekarna dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 pada acara penyusunan Undang-Undang Dasar, menyatakan "Indonesia harus dibangun dalam satu mata rantai yg kokoh dan kuat dalam lingkungan kemakmuran bersama. Kebangsaan yang dianjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri dengan hanya mencapai indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa menuju persatuan dunia. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme"
Makna yang terkandung dalam pidato tersebut, memberikan pesan bagi generasi penerus bangsa untuk bekerjasama membangun bangsa dalam kerangka persatuan. Sehingaa dengan persatuan tersebut bangsa Indonesia siap menghadapi kemajuan dan perkembangan dunia internasional. Dan terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Idonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial.
Contoh yang nyata telah terlaksana pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal tahun 2016 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Kelemahan bangsa dalam mengadapi liberlisasi sebagai buah dari globalisasi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai ekses negatif. Salah satunya adalah kekhawatiran terjadinya krisis ideologis yang akhirnya akan menggerus jati diri sebuah bangsa yang pancasilais. Sebagaimana yg telah terjadi saat ini liberalisasi di bidang ekonomi, maraknya aksi kekerasan fisik dan phisikis atas nama perbedaan agama dan keyakinan, perbedaan kepentingan politik, perebutan sumber-sumber ekonomi dan dekadensi moral.
Menyadari hal tersebut diatas, maka perlu suatu kebersamaan dalam bingkai kesatuan yang konsisten untuk menyadarkan anak bangsa akan identitas hakekat Bangsa Indonesia. MPR sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, telah melaksanakan agenda kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar, yakni Pancasila, Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaran negara indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa indonesia yang menjadi hukum dasar dalam penyeleggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih oleh Bangsa Indonesia. Dan Bhineka Tunggal Ika merupakan Semboyan negara yang dapat diartikan walaupun bangsa indonesia mempunya latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia.
Sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar adalah untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komponen Bangsa agar penyelengaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yaang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Semoga Bermanfaat.........
Oleh : Ilham Fauzi, SH.
Negara indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara yang besar dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak heran negara indonesia merupakan bangsa yg majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mempersatukan dan memperkuat kesatuan bangsa.
Presiden Soekarna dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 pada acara penyusunan Undang-Undang Dasar, menyatakan "Indonesia harus dibangun dalam satu mata rantai yg kokoh dan kuat dalam lingkungan kemakmuran bersama. Kebangsaan yang dianjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri dengan hanya mencapai indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa menuju persatuan dunia. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme"
Makna yang terkandung dalam pidato tersebut, memberikan pesan bagi generasi penerus bangsa untuk bekerjasama membangun bangsa dalam kerangka persatuan. Sehingaa dengan persatuan tersebut bangsa Indonesia siap menghadapi kemajuan dan perkembangan dunia internasional. Dan terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Idonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial.
Contoh yang nyata telah terlaksana pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal tahun 2016 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Kelemahan bangsa dalam mengadapi liberlisasi sebagai buah dari globalisasi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai ekses negatif. Salah satunya adalah kekhawatiran terjadinya krisis ideologis yang akhirnya akan menggerus jati diri sebuah bangsa yang pancasilais. Sebagaimana yg telah terjadi saat ini liberalisasi di bidang ekonomi, maraknya aksi kekerasan fisik dan phisikis atas nama perbedaan agama dan keyakinan, perbedaan kepentingan politik, perebutan sumber-sumber ekonomi dan dekadensi moral.
Menyadari hal tersebut diatas, maka perlu suatu kebersamaan dalam bingkai kesatuan yang konsisten untuk menyadarkan anak bangsa akan identitas hakekat Bangsa Indonesia. MPR sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, telah melaksanakan agenda kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar, yakni Pancasila, Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaran negara indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa indonesia yang menjadi hukum dasar dalam penyeleggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih oleh Bangsa Indonesia. Dan Bhineka Tunggal Ika merupakan Semboyan negara yang dapat diartikan walaupun bangsa indonesia mempunya latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia.
Sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar adalah untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komponen Bangsa agar penyelengaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yaang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Semoga Bermanfaat.........