Istilah ‘demokrasi’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘demos’ yang berarti rakyat (people) dan kata ‘kratia’ yang berarti ‘aturan’ (rule) atau ‘pemerintahan’. Jadi, demokrasi merupakan aturan tentang orang, yaitu bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain terutama dalam kehidupan komunal.
Secara terminologis, pada lazimnya demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan dan kepentingan bersama. Kedaulatan di suatu negara berada di tangan rakyat. Dengan pengakuan hak-hak rakyat, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Secara terminologis, pada lazimnya demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan dan kepentingan bersama. Kedaulatan di suatu negara berada di tangan rakyat. Dengan pengakuan hak-hak rakyat, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Pemerintahan semacam ini membedakan dengan pemerintahan yang hanya diatur oleh sekelompok orang tertentu (dalam bentuk aristokrasi atau oligarki) atau oleh seorang individu kuat (dalam bentuk diktator atau monarki). Kepentingan individu atau kelompok tertentu tidak mendapatkan tempat di dalam demokrasi.
Demokrasi yang selama ini dikenal berasal dari Barat. Pada mulanya demokrasi dikenal oleh bangsa Yunani pada abad VI Sebelum Masehi. Pada saat itu di Yunani dibentuk negara-negara kota (the Greek City States) yang masing-masing mempunyai pemimpin yang disepakati dan didukung rakyat (legitimated leaders). Di salah satu negara kota, Athena misalnya, seluruh warga – besar, kecil, pria, wanita, kaya, miskin, majikan, buruh, dan bahkan orang asing di sana, berpartisipasi penuh dalam mengatur negara dan kepentingan bersama.
Demokrasi ala Barat memang mengedepankan suara orang banyak (rakyat). Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahkan ada ungkapan bombastis “suara rakyat adalah suara tuhan”. Apakah demokrasi ala Barat diadopsi begitu saja tanpa kritik?
Demokrasi ala Barat kurang memperhatikan nilai kebenaran tetapi lebih menekankan nilai kebersamaan. Demokrasi model ini merupakan demokrasi sekuler yang tidak dekat
dengan nilai-nilai religi. Padahal, apakah orang banyak (rakyat bersama) selalu benar? Apakah orang yang bersama itu mesti benar? Apakah rakyat itu steril dari kesalahan?; Bagaimana menghadapi perbedaan kepentingan? Dan apakah rakyat itu tuhan?
Dalam kenyataannya (misalnya di Indonesia), penerapan demokrasi ala Barat menghasilkan banyak penyimpangan, seperti korupsi, manipulasi data, sifat materialis berlebihan, perpecahan, perselisihan tajam, dan segala bentuk kemaksiatan. Demokrasi macam apa yang harus diberikan kepada anak bangsa Indonesia sebagai alternatif? Jawabannya adalah demokrasi propetik, yaitu demokrasi yang didasarkan pada ajaran Allah - Tuhan Sang Pencipta Manusia dalam agama (ad-diin) yang diberikan kepada manusia melalui para Nabi (prophet).
Kita hendaknya kritis terhadap demokrasi Barat. Kita harus selektif dan harus menyesuaikannya dengan kepribadian bangsa Indonesia yang beragama. Demokrasi di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini, sehingga tidak sekuler. Nilai-nilai Islam harus dimasukkan pada ajaran demokrasi.
Dalam kenyataannya (misalnya di Indonesia), penerapan demokrasi ala Barat menghasilkan banyak penyimpangan, seperti korupsi, manipulasi data, sifat materialis berlebihan, perpecahan, perselisihan tajam, dan segala bentuk kemaksiatan. Demokrasi macam apa yang harus diberikan kepada anak bangsa Indonesia sebagai alternatif? Jawabannya adalah demokrasi propetik, yaitu demokrasi yang didasarkan pada ajaran Allah - Tuhan Sang Pencipta Manusia dalam agama (ad-diin) yang diberikan kepada manusia melalui para Nabi (prophet).
Kita hendaknya kritis terhadap demokrasi Barat. Kita harus selektif dan harus menyesuaikannya dengan kepribadian bangsa Indonesia yang beragama. Demokrasi di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini, sehingga tidak sekuler. Nilai-nilai Islam harus dimasukkan pada ajaran demokrasi.
Tags:
Pendidikan Pancasila